Pada tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Kampung Tri Mukti Jaya, berlangsung musyawarah mengenai pengelolaan pendapatan asli kampung melalui penggunaan aset kampung, khususnya bangunan atau ruko. Musyawarah ini bertujuan untuk membahas mekanisme penyewaan dan pengelolaan aset kampung serta menanggapi beberapa kritik dan saran dari pihak penyewa.

Dalam musyawarah tersebut, disepakati bahwa sewa bangunan atau ruko kampung ditetapkan sebesar Rp800.000 per tahun. Untuk memastikan pembayaran dilakukan dengan terorganisir dan pengelolaan yang efektif, dibentuklah susunan organisasi sebagai berikut:

• Ketua: Bapak Jiman
• Bendahara: Bapak Aris, selaku Bendahara Inventaris Aset Kampung Tri Mukti Jaya
• Pengawas: Bapak Umar, perwakilan dari Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Susunan organisasi ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan pendapatan dari sewa aset kampung serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Musyawarah juga menjadi wadah untuk mendengarkan kritik dan saran dari pihak penyewa mengenai kondisi bangunan yang disewa. Beberapa isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah:

1. Sistem Penyediaan Air: Penyewa mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh akses air yang memadai. Dalam menanggapi hal ini, pihak aparatur kampung telah melakukan koordinasi dengan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk pengajuan penambahan unit PAMSIMAS. Diharapkan dengan penambahan sistem penyediaan air, masalah ini dapat teratasi dan meningkatkan kenyamanan penyewa.
2. Sistem Pengelolaan Limbah: Kritik lainnya terkait dengan pengelolaan limbah, di mana penyewa meminta agar dibuatkan kotak sampah permanen di sekitar bangunan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan area sewa. Pihak aparatur kampung telah mencatat saran ini dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merealisasikannya.

Musyawarah ini menandai langkah awal dalam upaya meningkatkan pengelolaan aset kampung dan memaksimalkan pendapatan asli kampung. Dengan adanya susunan organisasi yang jelas dan responsif terhadap kritik dan saran, diharapkan proses penyewaan dan pengelolaan aset kampung dapat berjalan dengan lebih baik.

Pihak kampung berkomitmen untuk terus mendengarkan dan menanggapi masukan dari penyewa serta berupaya memperbaiki fasilitas yang ada. Langkah-langkah yang diambil diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan penyewa, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan dan pendapatan kampung yang lebih baik di masa depan.

Dengan adanya dukungan semua pihak, baik dari pengelola kampung maupun penyewa, diharapkan Kampung Tri Mukti Jaya dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga dan penggunanya.